DPRD Kota Medan Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden Soal Kinerja Lembaga Serta Penyampaian RUU APBN 2024

MEDAN – Pemerintah akan terus mendorong hilirasasi komoditi untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia, serta mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8% dan pensiunan 12%.

Hal itu terungkap saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka ‘Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI’ serta ‘Penyampaian Pengantar /Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangannya’, di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Maulana Lubis No 1, Medan,  Rabu (16/8/2023).

Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden ini dibuka langsung Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan H T Bahrumsyah.

Turut hadir Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Ketua TP PKK Kota Medan Ny Kahiyang Ayu, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, unsur Forkopimda Kota Medan, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, para Camat beserta Lurah dan juga tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Paripurna Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Jalannya  sidang tahunan ini disiarkan secara langsung dan peserta Rapat Paripurna DPRD Kota Medan mengikuti sidang tahunan melalui layar televisi.

Dalam pidato pada pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Jokowi menyebut bahwa posisi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.

“Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa sampai ke Presiden.  Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, ejekan, bahkan, makian dan fitnah bisa dengan mudah disampaikan,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi bahkan mengungkapkan ada yang mengatakan dirinya bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa. Namun, Jokowi tidak mempermasalahkan hal itu.

“Tapi, yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini tampak mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu,” ujarnya.

Mayoritas masyarakat, kata presiden, juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini yang saya sampaikan berkali-kali di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Tidak hanya peluang saja, tapi strategi untuk meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, presden menguraikan, bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar bangsa untuk meraih Indonesia Emas 2045. “Enam puluh delapan persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita,” jelasnya.

Peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini. Kepercayaan yang dibangun melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.

Di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu, dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.

Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.

Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas Indonesia akan lebih diakui, kedaulatan akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi.

“Strategi pertama kita untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,91 di 2022. Kita juga telah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,59 di 2022,” sambungnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial, dengan total sebesar Rp3.212 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Kita juga me-reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Pra-Kerja.

Di saat yang sama, SDM yang telah dipersiapkan harus mendapat lapangan kerja yang bisa menghasilkan produktivitas nasional. Kita harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.

“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan,” ungkap presiden.

Jokowi menegaskan, Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. “Ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan,” terangnya.

Hilirisasi ini tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya. Hilirisasi ini juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

“Jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, berdasar hitung-hitungan kami, perkiraan dalam 10 tahun ke depan, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta (US$ 10,944). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp217 juta (US$ 15,860). Dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita, akan mencapai Rp331 juta (US$ 25,025),” urainya.

Sebagai perbandingan, tahun 2022, Indonesia berada di angka Rp71 juta. Artinya, kata presiden, lompatannya bisa lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun. Fondasi untuk menggapai itu semua sudah dimulai, pertama, melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing.

Berdasar laporan Institute for Management Development, daya saing Indonesia pada 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi, dengan Dana Desa yang kita gelontorkan mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015 hingga 2023.

Ketiga, reformasi struktural yang konsisten, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Semua menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan.

“Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu. Tapi, apakah pemimpin ke depan sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini, apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak. Yang dibutuhkan adalah napas yang panjang. Kita tidak sedang jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, dalam pidato pengantar RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya, Presiden Jokowi menyampaikan, dalam RUU APBN TA 2024 pemerintah telah menetapkan rencana belanja negara sebesar Rp 3.304,1 triliun.

Rancangan belanja ini sekaligus menjadi belanja terakhir yang akan dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Adapun, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan daerah sebesar Rp 857,6 triliun.

“Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun,” papar Joko Widodo dalam Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan.

Joko Widodo juga menegaskan pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun.

Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga. Rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per Dolar AS. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7%. Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$80 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Joko Widodo juga menyampaikan saat ini Pemerintah mendesain APBN 2024 agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal. Mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Upaya transformasi ekonomi, akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.

Selain itu APBN 2024 juga harus bisa mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

“APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, karenanya kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” jelas Joko Widodo. Upaya transformasi ekonomi, akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.

Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut.

Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.

Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam. Dan Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Presiden kemudian menyampaikan, jika perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan. Maka, bilang Presiden, upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil.

“Oleh karena itu, seluruh tantangan global dan nasional harus kita jawab dengan tepat dan efektif. Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional, ” kata Presiden.

Presiden menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus  diwujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.

“Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga,” pesannya.

Di samping itu, tambah Presiden, untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.

“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Dengan ini,  diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” harapnya.

Ruang rapat paripurna  DPRD Kota Medan yang sebelumnya tenang mendengarkan pidato kenegaraan, sontak pecah dengan tepuk tangan penuh kegembiraan dari para perangkat daerah yang hadir setelah Presiden menyampaikan kenaikan gaji tersebut. Sebab, kenaikan ini memang sudah lama ditunggu-tunggu para ASN turut mengikuti rapat paripurna tersebut.

Di akhir Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden, Ketua DPRD Hasyim menyampaikan penutup, bahwa pidato Presiden medapat pesan penting berfikir secara kritis, membangun semangat gotong royong dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

“Pidato kenegaraan Presiden, mengingatkan sejarah perjuangan yang membawa kita pada kemerdekaan yang kesemuanya menjadi arah bagi kota Medan. Semangat para pahlawan dan pejuang menjadi ispirasi setiap langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Kita juga diminta untuk mewaspadai perkembangan geo politik dan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan. Ini adalah langkah bijaksana mengingat dunia saat ini terus menghadapi tantangan tantangan global yang dapt berdampak langsung terhadap stablitas pembangunan di daerah,” ujar Hasyim.

Ia mengatakan, kolaborasi dan kerjasama erat dan keterbukaan dalam berbagai gagasan serta keberanian dalam menerima perbedaan, akan membawa bersama-sama menghadapi setiap rintangan.

Melalui tema Terus Melaju untun Indonesia Maju, lanjut Hasyim, merupakan panggilan untuk semua agar terus bekerja keras, berinovasi dan dan berkolaborasi demi berkemajuan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi kota Medan yang tentunya ikut mendorong kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pembangunan bukan tujuan akhir, melainkan suatu proses berkelanjutan memerlukan keterlibatan semua lapisan masyarakat,” kata Hasyim.

Dan terkait pidato presiden Pengantar /Keterangan Pemerintahatah RUU APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan, Hasyim mengatakan ada beberapa penguatan yang dapat dicermati, yang menjadi arah bagi pembangunan kota Medan dan dalam kehidupan berbangsa dan negara.

“Penting meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kompetensi danskill para pekerja. Karena peningkatan kualitas yang baik adalah investasi yang akan sangat penting bagi kemajuan kota Medan. Termasuk melalui reformasi pendidikan dan kesehatan dan pengamanan sosial yang tepat,” harapnya.

Hasyim menyampaikan, DPRD Kota Medan berkomitmen mendukung kebijakan-kebikan pemerintah dalam meningkatan kualitan pendidikan dan kesehatan di Kota Medan. DPRD Medan memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa pengelolaan APBN di Kota Medan dan APBD dilakukan dengan prinsif transparansi dan akuntablitas yang tinggi.

“DPRD akan terus berupaya untuk menjalankan trifungsi dewan dengan sebaik-baiknya senantiasa menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah Kota Medan dan seluruh stake holder agar kebijakan yang diambil dapat memberikan mafaat yang nyta kepada masyarakat,”ujar Hasyim. (Sri Sahati)

ADVERTORIAL DPRD KOTA MEDAN